Indeks dan Perilaku Korupsi

Posted: 12UTC42 10,2011 in caring (catatan garing)
Korupsi menjadi polemik dan bencana dan ruang kehidupan bangsa ini. Korupsi seperti sebuah musim yang tidak henti-hentinya melanda bangsa ini. Pergantian pimpinan, pejabat, menteri, presiden, pasti tak akan jauh dari persoalan korupsi. Sehingga sudah patah arang kalau kita membicarakan soal pemberantasan korupsi.
Ketika kabar itu tiba, jujur saja kita terperangah. Kabar itu menyebutkan, Indonesia mengalami perbaikan dalam pemberantasan korupsi. Ini berdasarkan membaiknya peringkat Indonesia dalam survei tahunan dari lembaga Transparency International (TI).
Dalam hasil Corruption Perceptions Index Tahun 2011, dari 183 negara yang disurvei, Indonesia menduduki peringkat 100 dengan skor 3 bersama dengan Argentina, Benin, Burkina Faso, Madagaskar, Djibouti, Malawi, Meksiko, Sao Tome and Principe, Suriname, Tanzania.
Peringkat ini naik sampai sepuluh. Tahun lalu, Indonesia berada di urutan 110 dengan skor 2,8. Menurut perhitungan TI, negara dengan skor 0 dianggap sebagai yang terkorup, sedangkan angka 10 adalah yang paling bersih.
Tahun ini peringkat pertama sebagai negara yang sangat bersih dari korupsi adalah Selandia Baru dengan skor (9,5), disusul Denmark dan Finlandia (9,4), Swedia (9,3), dan Singapura (9,2).
Nah, apakah dengan naiknya peringkat indeks ini membuat kita bisa melepaskan diri dari jeratan korupsi?
Bicara soal korupsi, tentunya kita harus melihat sejenak ke belakang. Korupsi di Indonesia sudah ‘membudaya’ sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh panggang dari api.
Korupsi sudah dilakukan oleh para bangsawan kerajaan, kesultanan, pegawai Belanda (Amtenaren dan Binenland Bestuur) maupun pemerintah Hindia Belanda. Pola ini akhirnya menjadi sebuah system yang kemudian mengajarkan perilaku curang, culas, uncivilian, amoral, dan oportunis.
Korupsi timbul karena didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan dan nafsu. Kita dapat melihat bagaimana tradisi korupsi berjalin dengan perebutan kekusaan di beberapa di Indonesia. Kalau kita melihat, sebenarnya kehancuran kerajaan-kerajaan besar mulai dari Sriwijaya, Majapahit sampai Mataram adalah karena perilaku korup dari sebagian besar para bangsawannya.
Perilaku korupsi semakin menjadi-jadi setelah Belanda benar-benar memahami akar budaya korup sebagai penyebab kurangnya persatuan bangsa ini. Belanda melancarkan politik Devide et Impera. Terbukti, dengan mudah Belanda menguasai Nusantara.
Perilaku korup akhirnya mengakar dan berintegrasi seperti sekarang. Kalau dulu, perilaku bejat ini didominasi kalangan bangsawan, sultan dan raja, sedangkan rakyat kecil nyaris ‘belum mengenal’ atau belum memahaminya. Sekarang, hampir semua lapisan menjalankan praktik korupsi.
Di masa orde lama dan orde baru, praktik korupsi semakin subur. Budaya yang sangat tertutup dan penuh keculasan menjadi penyebab suburnya budaya korupsi di Indonesia.
Era reformasi telah tiba, namun kenyataanya korupsi masih menjadi momok setiap pemerintahan. Yang menarik, perilaku korupsi pun mulai bergeser. Dulu didominasi oleh kalangan elit pemerintahan, sekarang hampir seluruh elemen penyelenggara negara sudah terjangkit virus korupsi. Dan lebih menariknya lagi, justru di saat pemerintah serius memberantas korupsi dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), para penyelenggara negara malah semakin rakus dan ganas dalam menggasak uang negara. Kita marah melihat perilaku para wakil rakyat yang ketahuan menerima suap. Kita juga jengkel melihat pejabat daerah yang ditangkap KPK karena menerima suap. Tapi, sepertinya tak ada kapok-kapoknya. Para wakil rakyat dan pejabat daerah ini seperti segendang seirama terus melakukan praktik korupsi. Terakhir, pejabat setingkat secretariat daerah (sekda) di Semarang, tertangkap tangan sedang menyuap sejumlah anggota DPRD. Jadi, apakah indeks yang dikeluarkan TI ini berpengaruh terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia?
Jawabannya sebenarnya ada pada pemerintah, wakil rakyat, hamba hukum, yang menjadi penyelenggara negara ini
Titik tekan dalam pemberantasan korupsi sebenarnya kesungguhan pemerintah. Seperti penyakit, sebenarnya sudah ditemukan penyebabnya, namun obat mujarab untuk penyembuhan belum bisa ditemukan.
Di ranah hukum, koruptor yang merugikan negara dalam jumlah besar, sekan bebas mempermainkan, sedangkan warga kecil yang bermasalah dengan hukum malah menjadi pesakitan.
Bahkan, para anggota DPRD yang notabene sebagai wakil rakyat pun sudah tidak bisa dipercaya lagi. Korupsi seperti sebuah momok menakutkan yang akan menggerogoti bangsa Indonesia. Sampai menjadi bagian yang terkecil atau akan habis tak tersisa atau bahkan apakah negara kita akan dijual bangsanya sendiri
Mudah-mudahan dengan perbaikan indeks ini, akan memacu pemerintah untuk serius memberantas korupsi hingga akar-akarnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s