Kurangi Impor Kentang

Posted: 10UTC40 10,2011 in caring (catatan garing)
Langkah Pemerintah Indonesia menandatangani berbagai perjanjian perdagangan bebas, baik dalam kerangka ASEAN maupun secara bilateral ternyata menuai hasil yang merugikan sektor pertanian Indonesia.  Kentang, sebagai salah satu komoditas pertanian bangsa ini, semakin terpuruk, karena keran impor dari Cina dibuka selebar-lebarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS),  pada 1990 ekspor kentang Indonesia mencapai 69.353 ton. Namun setelah ASEAN-Cina Free Trade Area (ACFTA) diberlakukan pada 2005, ekspor kentang terus menurun.
Hingga kini keikutsertaan Indonesia dalam ACFTA lebih banyak mudharatnya dibandingkan manfaatnya. Hal ini terjadi lantaran ketimpangan antara produk Cina dengan produk dalam negeri.
Dari data BPS,  impor kentang dan bibit kentang selama enam bulan pertama 2011 saja sudah hampir menyamai realisasi impor tahun 2010. Artinya, volume impor kentang dari Cina terus meningkat sementara volume ekpsor Indonesia terus menurun.  Padahal pada 2006, volume ekspor kentang Indonesia mampu melampaui volume impor kentang sebesar 54.868 ton.
Entah apa masalahnya sampai konsumsi kentang dalam negeri harus disuplai dari Cina. Apakah karena lahan petani yang kian sempit dan terbatas. Atau regulasi yang hanya menguntungkan Cina?
Sebagai catatan saja, pascadiberlakukannya ACFTA 1 Januari 2010, lebih dari 6.600 komoditi dari Cina  masuk ke Indonesia tanpa dikenai tarif masuk sama sekali alias 0 persen.
Saat ini hanya produk pangan yang strategis seperti beras, kedelai dan jagung manis yang masih memiliki  aturan impor yang cukup ketat, itupun selalu impor dengan berbagai alasan. Sayangnya, hal ini tidak berlaku bagi komoditas pangan dan pertanian lainnya. Selain itu tidak ada standar harga jual dalam negeri, yang menyebabkan produk impor ini bisa dijual jauh dibawah biaya produksi dalam negeri.
Persoalan impor kentang ini harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah dalam hal ini kementrian pertanian. Anehnya, tidak ada komunikasi dan koordinasi antara kementrian pertanian dan perdagangan. Sepertinya, kedua kementrian ini berjalan sendiri-sendiri.
Biar bagaimanapun, campur tangan pemerintah sebagai regulator masih diperlukan. Kebijakan pemerintah diupayakan untuk mencegah dampak negatif dari implementasi pasar bebas ini..
Sebenarnya kita tidak tabu dengan perdagangan bebas. Namun persoalannya, Indonesia belum siap untuk melakukan hal itu. Banyak sektor-sektor yang belum dibenahi oleh pemerintah, utamanya pemberlakukan tarif dan pajak yang menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Pemerintah juga tidak melakukan reformasi birokrasi dan pemangkasan hambatan yang justru selama ini membebani petani dan pengusaha.
Pemerintah harus terus menerus diingatkan, bahkan jika perlu digedor untuk mengatasi  masalah ini. Bukan berarti kita antiasing, tapi kehadiran mereka harus dibatasi agar para petani dan pengusaha lokal juga bisa bertahan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s