Urbanisasi

Posted: 09UTC40 10,2011 in caring (catatan garing)

Hari ini dan besok adalah saat-saat arus balik mencapai puncaknya. Cuti bersama yang 10 tahun terakhir ini gencar dilakukan pemerintah terbukti efektif semakin memperparah arus mudik maupun arus balik di saat Hari Raya Idul Fitri. Sejauh ini, meski masih banyak kekurangannya, arus mudik dan arus balik cukup lancar. Diperkirakan, arus balik ini akan menambah jumlah penduduk di sejumlah kota-kota besar, termasuk Jakarta. Diperkirakan, sekitar 100 ribu “penduduk baru” bagi Jakarta dan angka ini bertambah besar setiap tahunnya. Sampai pertengahan 2011 ini, penduduk Jakarta sudah mencapai 8.524.190 jiwa. Ini belum ditambah dengan penduduk yang tidak terdaftar, penduduk musiman, dan penduduk yang tinggal di sekitar kawasan penyangga Jakarta, yaitu Bekasi, Bogor, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Depok yang membanjiri Jakarta di hari dan jam kerja sehingga jadilah Jakarta sebagai kota yang hiruk-pikuk dan padat. Dengan luas 650,4 kilometer persegi (0,03 persen luas Indonesia), Jakarta harus menampung sekitar 12,5 juta jiwa (5,62 persen penduduk Indonesia) setiap harinya. Jakarta pun menjadi wilayah terpadat di Indonesia: 14.299 penduduk per kilometer persegi atau 14,3 orang per meter persegi. Padatnya Kota Jakarta ini memang menyisakan banyak persoalan. Tambahan penduduk baru yang membawa serta persoalan sosial, ekonomi, kebudayaan, dan politik itu tak bisa dihentikan begitu saja. Saat ini, satu-satunya perangkat perundangan yang bisa membatasi arus urbanisasi ke Jakarta adalah Peraturan Daerah No 1/1996 tentang Kependudukan. Perda ini memberi syarat berat bagi penduduk yang ingin masuk Jakarta, antara lain, memiliki tempat tinggal dan pekerjaan di Jakarta. Nah, di sinilah persoalannya. Perda ini jelas melawan filosofi urbanisasi. Banyaknya penduduk baru menyerbu Jakarta karena mereka merasa tempat asalnya tidak memberi kehidupan yang layak. Para penduduk baru ini datang ke Jakarta justru pencari kerja. Jumlah penduduk Jakarta yang besar ini tak mampu lagi disangga oleh infrastruktur. Minimnya daya dukung infrastruktur menyebabkan kemacetan lalu lintas kian parah. Apalagi, pada siang hari, ratusan ribu kendaraan bermotor masuk Jakarta. Meskipun sudah ada Transjakarta, sistem transportasi massal yang masih buruk membuat kemacetan lalu lintas menjadi-jadi. Jumlah penduduk yang besar dan tata kelola kota yang buruk membuat Jakarta kurang nyaman menjadi tempat tinggal. Trotoar berubah fungsi menjadi tempat jualan. Ruang terbuka hijau menciut akibat permukiman baru yang tidak bisa dibendung. Perkampungan kumuh semakin banyak. Ini memang tidak hanya pekerjaan rumah Pemerintah DKI saja. Meningkatnya urbanisasi ke sejumlah kota besar, termasuk Jakarta, karena pemerintah gagal membangun pedesaan. Otonomi daerah yang diharapkan bisa memeratakan pembangunan tidak berdampak apa-apa. Sebagian besar kota besar di beberapa provinsi belum bisa menjadi pusat bisnis dan pendidikan. Belum lagi kota, kabupaten, maupun kotamadya. Tradisi arus mudik dan balik setiap tahun terjadi. Dan pemerintah sepertinya tak bisa apa-apa dan mencari solusi untuk menahan arus urbanisasi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s