Tunjangan Hari Raya

Posted: 09UTC47 10,2011 in caring (catatan garing)
Salah satu topik menjelang Lebaran adalah tunjangan hari raya (THR). Biasanya para pengusaha sudah diingatkan untuk segera membayarkan tunjangan itu kepada para pekerjanya. Demikian juga dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Di beberapa daerah kebijakan pemberian tunjangan tersebut berbeda-beda.  Ada yang memberikan, tetapi banyak pula yang tidak menganggarkan.
Kebijakan masing-masing daerah bisa dipahami. Daerah yang tak menganggarkan memiliki alasan, terutama tidak adanya peraturan atau dasar hukumnya.
Kalaupun tak ada THR, para pegawai telah menerima tunjangan berupa tambahan penghasilan, kenaikan gaji dan gaji ke-13. Namun seringkali tunjangan dan tambahan penghasilan itu tidak bisa mengejar kenaikan harga kebutuhan pokok, terutama pegawai yang termasuk golongan rendah dan tentu saja gaji yang kecil.
Bagi pekerja swasta,  pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Mennakertrans) telah mengingatkan agar tiap-tiap perusahaan memenuhi kewajiban pembayaran THR paling lambat H-7 menjelang hari raya. Juga ditegaskan bahwa pekerja kontrak dan outsourcing pun berhak mendapatkan tunjangan yang sama.
Dibandingkan negara-negara lain di dunia, sepertinya hanya Indonesia yang mempunyai kebiasaan pemberian THR.  THR diberikan untuk membantu keuangan dalam memenuhi pengeluaran di bulan Ramadhan yang biasanya meningkat. Selain itu, THR biasanya dipakai untuk mudik serta membeli keperluan lebaran. Karena sifatnya seperti ‘bonus’, sebagian besar dari masyarakat merasa sah untuk menghabiskan THR tersebut.
Inilah yang kemudian menjadi masalah. Padahal sebenarnya merayakan Lebaran tidak perlu berlebih-lebihan. Sederhana saja tanpa mengurangi maknanya.  Justru seharusnya kita memanfaatkan momen itu untuk lebih memerhatikan masyarakat yang kekurangan.
Tradisi memang sulit untuk dihilangkan. Tuntutan konsumsi yang lebih tinggi setiap hari raya seolah menjadi tradisi setiap tahunnya.  Di sini terdapat biaya sosial yang harus ditanggung, terlebih bagi yang mudik ke kampung halaman. Kebutuhan-kebutuhan tersebut mencakup biaya transportasi, biaya silaturahmi, sampai dengan konsumsi makanan dan pakaian yang terbaik.
Memang THR tidak saja dapat dilihat sebagai hak ekonomi namun juga berhubungan erat dengan hak sosial budaya. Meski dalam mengimplementasikan pemberian THR masih menemui banyak persoalan seperti terlambatnya pembayaran, jumlah THR yang tidak sesuai, serta kesenjangan yang sangat mencolok antara kelompok sosial.
Untungnya, pemerintah sudah menetapkan bahwa THR adalah hak pekerja. Setiap perusahaan wajib memberikan THR bagi pekerjanya. Seperti juga setiap pekerja wajib mendukung sepenuhnya kemampuan untuk pencapaian kinerja perusahaan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s