Remisi untuk Koruptor

Posted: 09UTC53 10,2011 in caring (catatan garing)

Setiap 17 Agustus seluruh rakyat Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah memberi remisi atau keringanan hukuman kepada ribuan narapidana di seluruh Indonesia. Bahkan ada beberapa narapidana yang langsung bebas karena remisi tersebut.

Tahun ini, pemerintah memberikan remisi kepada 30 ribu napi. Sekitar 1.900 langsung bisa menghirup udara bebas dan sisanya mendapatkan pengurangan hukuman.

Yang menarik, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menyatakan, tidak menutup kemungkinan narapidana kasus korupsi, narkoba dan terorisme akan mendapatkan remisi.

Menurut Menkumham, semua terpidana berhak untuk mendapatan remisi sesuai peraturan pemerintah soal remisi.

Setiap tahunnya, pemberian remisi ini selalu menjadi sorotan. Apalagi, pengajuan remisi dilakukan Kepala Lembaga Permasyarakatan melalui Menkumham.

Yang terjadi, mudah ditebak: pengajuan remisi rawan kongkalikong.

Khusus koruptor, kadangkala hukum lebih sering berpihak kepada mereka. Sejumlah koruptor bebas lebih awal dibandingkan masa hukumannya. Beberapa hukuman yang dijalani koruptor lebih cepat dibandingkan terpidana lainnya.

Jadi sebenarnya efek jera apa yang didapatkan oleh para koruptor, kalau hukuman yang dijalani bisa lebih ringan dibandingkan terpidana kejahatan lainnya?.

Jika pemerintah memang mau serius memberantas korupsi,  genderang perang melawan korupsi harus ditabuh lebih keras lagi. Remisi bukan lagi haknya koruptor. Ini hukuman yang lebih baik ketimbang mempromosikan hukuman mati. Hakim pengadilan manapun berhak menetapkan bahwa terpidana korupsi tidak diberikan remisi atau pun grasi.

Ada lelucon yang berkembang di masyarakat, jika Anda bertemu dengan tiga pejabat Indonesia, maka dua dari tiga orang ini adalah koruptor. Lelucon ini seolah menjelaskan bahwa korupsi sudah menjadi persoalan kronis di Indonesia, sudah merajalela dalam segala aspek kehidupan, baik kehidupan birokrasi maupun kehidupan sosial sehari-hari.

Sehingga pemberian remisi terhadap para koruptor tidak dapat dibenarkan dalam situasi ‘perang melawan korupsi’. 

Pemberian remisi bagi para koruptor ini tak sejalan dengan aspirasi masyarakat. Rakyat sudah sangat membenci korupsi yang menghancurkan perekonomian negara.  Dan itu sebenarnya sudah diketahui pemerintah, terutama presiden sebagai pemimpin bangsa ini.

Jangan cederai dan nodai kepercayaan yang diberikan rakyat. Ketahuilah rakyat kecewa pada pemerintahan yang tidak mampu menegakkan dan menghormati rasa keadilan, peraturan dan supremasi hukum.

Bila hal ini terjadi, maka makna remisi yang diberikan pada narapidana pada Hari Kemerdekaan RI bukannya menjadi ‘hadiah’ bagi sebuah kemerdekaan, tapi sebaliknya menjadi ancaman bagi kejahatan korupsi yang lebih besar lagi.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s