Fatwa Haram BBM Bersubsidi

Posted: 07UTC20 10,2011 in caring (catatan garing)

 Rencana fatwa haram oleh Majelis Ulama Islam (MUI) tentang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, menuai banyak tanggapan. Bagaimanapun fatwa selama ini dipercaya sebagai alat manjur yang digunakan para ulama untuk menjustifikasi suatu perkara tertentu: halal, haram, mubah, dan lain-lain.
Alasan MUI akan mengeluarkan fatwa haram cukup masuk akal. Dilihat dari segi hak, subsidi untuk orang miskin tidak etis jika diambil oleh orang mampu. Sehingga ketika ada orang yang mengambil jatah orang miskin bisa mengarah ke pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Rencana fatwa ini memang masih berupa wacana. Apalagi, rencana dikeluarkannya fatwa ini berkaitan dengan langkanya pasokan BBM Premium di beberapa daerah. Salah satu pemicunya adalah tingginya harga minyak dunia. Bank Dunia sudah memperingatkan adanya ancaman dalam perekonomian Indonesia, yaitu bahaya tingginya subsidi akibat meroketnya harga minyak dunia.
Pemerintah meyakini keberadaan subsidi BBM membuat anggaran negara menjadi boros. Dengan penghematan subsidi, pemerintah bisa mengalihkan anggarannya ke bidang lain. Pemerintah juga meyakini subsidi BBM lebih banyak dinikmati orang kaya.
Karena itu, kesalahan sasaran ini bisa diatasi. Pemerintah sebenarnya sudah membatasi subsidi BBM; BBM bersubsidi hanya diberikan kendaraan roda empat (mobil) angkutan umum, kendaraan roda dua (motor), dan kalangan nelayan. Menyikapi masalah ini, sangat tidak elok rasanya jika mengaitkan kebijakan pemerintah tentang politik dan ekonomi dengan pendekatan agama. Ini akan membuat masyarakat resah. Persoalan BBM bersubsidi adalah persoalan ekonomi, yang cenderung dipolitisasi sehingga jika dikaitkan dengan kebijakan agama, penyelesaiannya malah semakin rumit.
Masalah subsidi BBM terus bergulir tanpa bisa diselesaikan dengan baik. Sehingga yang dibutuhkan adalah kebijakan dan solusi konkret dari pemerintah, bukan memperlebar persoalan ke mana-mana. Saat ini yang dibutuhkan ialah keberanian dan keseriusan pemerintah. Dibandingkan dengan membatasi konsumsi atau pembelian BBM bersubsidi, pemerintah seharusnya menaikkan harga BBM bersubsidi karena kenaikan harga itu akan mengurangi jumlah subsidi BBM dan memperkecil perbedaan harga nonsubsidi.
Pemerintah juga harus segera merealisasikan program pengalihan (konversi) pemakaian minyak ke gas. Sayangnya, pemerintah tidak serius dalam mengupayakan pengalihan pemakaian BBM ke bahan bakar gas (BBG). Hingga kini, penyiapan dan pembangunan infrastruktur untuk BBG tidak terlihat.
Kita berharap rencana fatwa haram BBM bersubsidi untuk kalangan masyarakat mampu harus melalui pendapat dan keinginan dari masyarakat. Meskipun fatwa MUI berdasarkan hukum Islam, penjajakan tetap harus dilakukan sehingga fatwa pun tidak kontraproduktif.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s