Hukum Masih Ditunggangi Politik

Posted: 05UTC52 10,2011 in jadul

Upaya Penegakan Hukum Sangat Tergantung Kemauan Politik Para Petinggi Negara Ini.

100 tahun sejak bangsa Indonesia mulai bangkit dari keterpurukan penjajah, upaya penegakan hukum masih lemah di berbagai sisi. Siapa pun sepakat, negara ini dibangun bukan atas dasar agama, tapi ideologi Pancasila di mana hukum menjadi salah satu pilar demokrasi. Dari mulai kemerdekaan, Orde Lama, hingga runtuhnya Orde Baru, masalah penegakan hukum belum bisa dilakukan sesuai koridornya. Penegakan hukum tak bisa lepas dari tunggangan politik.

Praktik korupsi di Indonesia menjadi penyakit akut yang sulit diobati. Berpuluh tahun di bawah pemerintahan yang korup (baca: Orba) mengakibatkan penyebaran praktik korupsi semakin meluas dan sistematik. Yang paling celaka, korupsi di Indonesia kerap melibatkan pejabat negara. Upaya penegakannya sangat tergantung kemauan politik para petinggi negara ini.

Negara ini termasuk ke dalam negara paling korup di dunia dengan indeks persepsi korupsi yang terus menurun. Pada laporan akhir tahun 2007 lalu, Transparency International (TI) mensurvei 180 negara dan mendudukkan Indonesia di peringkat 143. Saat ini, Indonesia dipersepsikan terkorup bersama 71 negara korup lainnya. Sebagai ilustrasi, berdasarkan laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2007 misalnya, kebocoran anggaran negara mencapai Rp 3,6 triliun.

Sadar praktik korupsi berdampak buruk pada kehidupan bangsa, sejak zaman Orde Lama, berbagai lembaga pemberantasan korupsi dibentuk pemerintah sebagai suatu kekuatan politik. Di zaman Orde Lama, terdapat dua lembaga pemberantasan korupsi, yakni Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran) dan Operasi Budhi dengan sasaran utama perusahaan dan lembaga negara yang rawan praktik korupsi. Namun, kedua lembaga ini mandul dan akhirnya dibubarkan pemerintah. Pada masa awal Orde Baru, melalui pidato kenegaraan pada 16 Agustus 1967, Soeharto terang-terangan mengkritik Orde Lama yang tak mampu memberantas korupsi. Soeharto pun membentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai Jaksa Agung. Soeharto yang menilai ketidakseriusan TPK kemudian menunjuk Komite Empat beranggotakan Prof Johannes, IJ Kasimo, Wilopo, dan Tjokroaminoto.

Tugas utama Komite Empat adalah membersihkan Departemen Agama, Bulog, Telkom, Pertamina, dan lain-lain. Namun, temuan atas kasus korupsi di Pertamina ternyata tak digubris pemerintah sendiri. Dan, hingga keruntuhan Orde Baru, episentrum praktik korupsi di zaman ini dikenal berada di istana dan kalangan dekatnya.

Di masa reformasi, sebagai negara yang ikut menandatangani United Nation Convention Against Corruption (UNCAC), Indonesia menjadi bagian dari rencana global memerangi korupsi. Rencana tersebut diimplementasikan pada tuntutan membentuk lembaga independen (superbody), yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sesuai Undang- Undang No 30 Tahun 2002, KPK menjadi institusi di luar pemerintah. Namun, banyak pengamat menilai KPK saat ini juga masih belum lepas dari pengaruh kekuatan politik.

Politik dan penegakan hukum
Kecurigaan masih belum lepasnya KPK dari pengaruh pemerintah datang dari anggota Fraksi Partai Golkar, Yuddy Chrisnandi. Yuddy merujuk pada kasus aliran dana BI yang menjerat Gubernur BI, Burhanuddin Abdullah, sebagai tersangka. Jika KPK sepenuhnya lepas dari pengaruh pemerintah, kata Yuddy, KPK pastinya tidak ragu menetapkan Aulia Pohan (besan SBY—Red) sebagai tersangka.

‘’Artinya, KPK masih bisa diaturatur Presiden,’’ tegas Yuddy . Senada dengan Yuddy, Koordinator Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Firmansyah Arifin, meyakini minimnya kemauan politik (political will) pemerintah menjadi faktor penghambat utama penegakan hukum di Indonesia selain masalah rendahnya integritas aparat dan lemahnya sistem pengawasan.

Sementara dalam kasus HAM, Firmansyah merujuk pada kasus pembunuhan aktivis HAM Munir yang pengungkapannya belum menyentuh aktor intelektual. Selain kasus Munir, peristiwa pengembalian beberapa berkas penyelidikan kasus HAM berat dari kejaksaan ke Komnas HAM juga harus digarisbawahi sebagai contoh konkret lemahnya kemauan politik dalam penegakan hukum.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Danang Widoyoko, menilai pemerintahan SBY sangat terbantu oleh kontribusi KPK. Prestasi KPK, kata Danang, bolehlah diacungi jempol atas terbongkarnya kasus-kasus korupsi di tubuh komisi atau lembaga negara, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Yudisial, atau Bank Indonesia. Terakhir, KPK bahkan berani membongkar praktik korupsi di tubuh kejaksaan (kasus jaksa BLBI Urip Tri Gunawan) dan parlemen (kasus penyuapan terhadap Al Amin Nasution). ‘’Tapi, kalau untuk kasus lain, misalnya illegal logging atau HAM, penegakan hukum masih dipengaruhi kekuatan politik,’’ ujar Danang. ¦

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s