Batasi Kendaraan Pribadi

Posted: 05UTC57 10,2011 in caring (catatan garing)

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta tetap memberlakukan pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan berat di jalan tol dalam kota. Aturan ini sekaligus menolak permintaan Kementerian Perhubungan yang meminta supaya aturan ini dicabut. Sikap Pemerintah DKI dan Kemenhub yang saling bertolak belakang ini memperlihatkan bagaimana tak kompaknya pemerintah daerah dan pusat.

Bagi DKI, ancaman Organisasi Angkutan Darat (Organda) untuk melakukan mogok dinilainya berlebihan karena DKI tidak melarang angkutan berat menggunakan tol dalam kota dan hanya membatasi waktunya. Angkutan berat seperti truk dan kontainer dilarang masuk tol dalam kota pada pukul 05.00-22.00 WIB.  Sedangkan bagi Kemenhub, DKI tak berhak mengeluarkan aturan karena status jalan tol dalam kota tersebut merupakan jalan nasional. Selain itu, Kemenhub menuding pengalihan rute dari ruas jalan tol dalam kota hanya memindahkan kemacetan lalu lintas.

Ada sejumlah alasan yang dikemukakan DKI dengan aturan pengalihan waktu operasional kendaraan angkutan berat di dalam tol. Apalagi, ketika uji coba ini berlangsung, tingkat kemacetan di tol sedikit berkurang. Seperti kita tahu, macet menjadi masalah sehari-hari yang harus dialami oleh masyarakat Ibu Kota. Bukan persoalan kemacetan di pusat kota atau jalanan tol saja, melainkan juga sudah mulai merembet ke daerah-daerah penyangga Jakarta.
Penyebabnya adalah jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas infrastruktur jalan yang tersedia. Banyak upaya telah dilaksanakan, antara lain, dengan meningkatkan tarif pajak kendaraan bermotor, sistem 3 in 1, membangun infrastruktur jalan yang baru, sampai dengan mengubah jam masuk sekolah, termasuk mengubah waktu operasional kendaraan angkutan berat di jalan tol dalam kota. Tapi, tetap saja usaha Pemerintah DKI malah seperti menembakkan peluru ke ruangan kosong.

Saat ini, kalau kita lihat, kendaraan pribadi membanjiri jalanan Jakarta. Dalam satu waktu, terdapat sekitar 6,5 juta unit kendaraan yang berada di jalanan. Dari jumlah itu, 98 persen kendaraan pribadi dan cuma dua persen saja kendaraan umum. Jadi, sebenarnya siapa yang menjadi penyebab kemacetan?
Jadi, kebijakan ini tak menyelesaikan masalah.Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian Pemerintah DKI untuk menerapkan pembatasan kendaraan pribadi dan memperbanyak angkutan umum. Kita mendukung aturan yang dikeluarkan apa pun selama untuk kepentingan orang banyak. Sehingga, ketika Organda mengancam akan melakukan mogok karena aturan itu, timbul pertanyaan, apakah justru aturan ini malah merugikan orang banyak?

Aturan ini memang merugikan para sopir atau pemilik angkutan truk yang harus menambah biaya perjalanan atau biaya operasional. Bukan baru pertama kali kita mengangkat masalah kemacetan. Namun, setiap kali kita menghadapi jawaban yang sama. Kita tak pernah memecahkan akar persoalannya, tapi lebih sibuk mencari kambing hitam.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s