Kisah Negeri Pengutang

Posted: 05UTC32 10,2011 in caring (catatan garing)

ini postingan lama

Saya tak habis pikir, bagaimana jika seluruh penduduk Indonesia
tahu bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diterimanya setiap per
bulan Rp100.000 itu merupakan uang hasil utang. Akankah mereka masih
bersedia menerimanya? Namun, itulah kenyataanya bahwa uang hasil
utang itu benar-benar telah di bagikan. Bahkan, dalam pembaginya,
kita selalu disodori drama tentang anteran yang tidak sedikitnya
berujung pada nasib naas.

Bagi mereka yang sadar akan keterancaman bangsa ini, tentu akan berfikir dua
kali sebelum menerimanya. Pasalnya, saat ini setiap (per kepala)
penduduk Indonesia menanggung utang Rp 7 juta. Beban utang yang makin
berat bagi bangsa ini pun kian terasa dan terkuak. Koalisi Anti
Utang (KAU), sebuah LSM yang menyoroti kebijakan ekonomi pemerintah,
mengingatkan utang jangka panjang (longterm public debt)
Indonesia menduduki peringkat ke-empat terbesar negara berkembang di
dunia.

Sungguh. Sebuah negeri yang sangat malang. Betapa tidak, ketika kekayaan alam
yang begitu melimpah berjejal untuk di kelola, nyatanya sedikitpun
tak bisa membawa kesejahteraan bagi penduduknya. Malah hanya dapat
dikenyam dan mensejahterakan kalangan tertentu saja missal, para
konglomerat dan investor. Semua tahu bahwa Indonesia mempunyai
kekayaan alam berupa tambang minyak, gas alam, emas, batu bara
melimpah yang membentang dari sabang sampai merauke. Namun, penggalan
surga yang bernama Indonesia, kini sedang berduka
meratapi nasib sebagai negeri pengutang. Bahkan jumlahnya semakin
tahun semakin bertambah. Sempurna sudah derita yang menimpa anak
bangsa negeri ini.

Tak salah bila Prof Dr Hendrawan Supratikno (2009) menyebut para penghuni
negeri ini bernasib malang di negeri pengutang. Pasalnya, salah satu
kisah kemalangan tersebut bisa kita simak dari cerita soal utang.
Kemalangan kita nyaris sempurna ketika Prof Dr
Anwar Nasution, dalam kapasitas sebagai Ketua Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) menyampaikan temuan audit bahwa dana yang digunakan
pemerintah untuk BLT berasal dari utang. Bahkan utang tersebut
termasuk utang komersial berbunga tinggi. Ironi sekali. Dan inilah
yang tak bisa dimengerti.
Benar bahwa dibelahan negeri manapun, utang merupakan salah satu cara pembiayaan
operasional pembangunan yang berkelanjutan. Berutang memang tak
salah. Namun, apabila dalam penggunaan dan pengelolanya tak jelas dan
rancu, tentu tidak dibenarkan. Tranparansi penggunaan dan pengelolan
harus dilaporan pada publik secara fair. Inilah yang patut kita
pertanyakan. Sikap Pemerintah kita yang terkesan berbelit-belit
ketika dimintai kejelasan perihal penggunaan dan pengelolaan utang,
sangat kentara. M Ikhsan Modjo (2009) menyatakan belum ada
tranparansi pengelolaan utang dari pemerintah. Semua orang tahu BLT
jelas dibiayai oleh Bank Dunia, tapi pemerintah menyatakan biaya itu
dari anggaran Negara kita. Ini kebohongan public.
Data jumlah utang pemerintah untuk tahun 2009 yang mencapai Rp 1.667 trillyun
merupakan catatan terburuk sepanjang sejarah. Jelas, ini merupakan
cermin dari buruknya kinerja pemerintah sekarang. Pasalnya,
penurunan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sudah
terjadi sejak era pemerintahan presiden Megawati Soekarnoputri.
Selama tiga tahun memerintah Mega menurunkan rasio utang 20 persen.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan pada 2001, saat Mega di
lantik, rasio utang terhadap PDB 77 persen dan pada 2004 turun
menjadi 57 persen. Artinya, masa pemerintahan Mega terbilang lebih
baik meski dalam pengelolanya menjual aset Negara seperti jasa
telekomunikasi Indosat. Namun, rata-rata peningkatan rasio utang luar
negeri dalam lima tahun terakhir mencapi Rp 80 trillyun per tahun.
Lantas, apa yang bisa kita perbuat?
Sejak dulu negeri ini memang tidak bisa lepas dari utang. Ini tak bisa kita
pungkiri. Bahkan, saat ini, utang bertambah hampir Rp 400 trillyun
dalam waktu lima tahun. Namun, bukan berarti ini semakin memperkeruh
kondisi ekonomi di tengah ketatnya pengalokasian anggran dana APBN.
Akibat tambahan besarnya utang tersebut, APBN 2009 harus
mengalokasikan dana sangat besar, yaitu Rp 162 trillyun untuk
pembayaran utang. Jumlah tersebut meliputi Departeman Pertanian Rp 8
trillyun, Departeman Pendidikan Rp 62 trillyun, Departeman Kesehatan
Rp 20 trillyun dan Kementerian Lingkungan Hidup Rp 376 miliar.
Sungguh jumlah nominal fantastis. Sedemikian mahalkah hidup yang
harus kita bayar di negeri sendiri?
Sejarah utang luar negeri kita dimulai unsur pemaksaan. Sebagai akibat
Konferensi Meja Bundar (November 1949), utang pemerintah Hindia
Belanda di ambil oleh Republik Indonesia Serikat. Sejarah mencatat,
setelah kita mau mengambil alih utang trsebut, kerajaan Belanda baru
mau mengakui kedaulatan Indonsia pada 27 Desember 1949. Dengan
demikian apapun pernyataan pemerintahan yang berusaha menjustifikasi
perihal kebijakan utang yang masih bisa di kelola, sangatlah tidak
wajar. Koalisi Anti Utang memandang upaya menjustifikasi peningkatan
utang indonesia menjadi sesautu yang wajar adalah menyesatkan.
Indonesi selama ini di paksa terus membyar utang-utang haram warisan
orde baru dan melaksnakan kebijakan liberalissi ekonomi menurut
kehendak debitur.
Selanjutnya menjelang pilpres 2009, siapapun yang terpilih menjadi presiden RI
nanti maka beban berat sudah menghadangnya. Harga mati yang tak bisa
ditawar adalah menurunkan rasio utang atau melakukan verifikasi
terhadap sistem tambal sulam pengelolaan utang laur negeri kita.
Menjadi catatan kemudian, era pemerintahan masa orba yang memerintah
selama 32 tahun memang menyisakan catatan buruk dalam pengunaan dan
pengelolaan utang. Namun, jumlah itu sangat jauh dari nilai nominl
utang yang akan di tingalkan masa kepemimpinan SBY. Menjadi
pertanyaan kemudian, sebenarnya jumlah utang yang begitu besar itu
kemana larinya? Pengamat ekonomi politik Samsul HAdi (2009)
menyatakan kenaikanya mengalahkan rata-rata penambahan utang per
tahun dari tahun rezim baru yang mencapai Rp 600 trillyun selama 32
tahun berkuasa. Sebenarnya tak jauh beda.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s